“Masalah-masalah ini berdampak pada lemahnya pengambilan kebijakan berbasis data, sehingga sering kali tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, Stranas PK memprioritaskan integrasi dan digitalisasi layanan pada K/L/D, salah satunya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” tutur Rini.
Dengan SIPD, sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah dapat dikontrol langsung melalui satu sistem yang sama dengan menghadirkan informasi penggunaan anggaran dan kinerja dari program prioritas seperti pengendalian inflasi, pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, dan investasi dapat efektivitasnya dapat dimonitor dan diukur.
Perbaikan sistem dan integrasi data yang didorong Stranas PK juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara. Stranas PK juga membantu mencegah kebocoran keuangan negara dengan mendorong penggunaan data kependudukan untuk perbaikan data orang miskin atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial untuk mencegah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
“Semua capaian ini jadi bukti digitalisasi jika dilakukan dengan baik dapat menghadirkan manfaat yang luar biasa dari efisiensi dan transparansi layanan hingga pencegahan korupsi,” ujarnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango juga menyampaikan dukungannya pada komitmen Presiden RI dalam pemberantasan korupsi. “Kami memahami tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia sangat besar. Namun, kami juga percaya dengan semangat Asta Cita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, penguatan KPK, pelaksanaan pemerintahan yang bersih, serta penegakan hukum yang independen dan berkeadilan dapat diwujudkan,” ujarnya.
Melalui tema Hakordia 2024 “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyemarakkan peringatan ini. “Dengan semangat kebersamaan, mari kita jadikan momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini sebagai tonggak perubahan mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Nawawi. (rls/*)
